KABAR DIGITAL, MEDAN — Tiga pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terindikasi dugaan korupsi pengadaan buku bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 dan 2023 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Provsu Asren Nasution (eks Kepala Dinas Pendidikan Provsu periode 2022-2023), Sekretaris Inspektorat Wilayah Provsu Murdianto (eks Sekretaris Disdiksu periode 2023) dan Sekretaris Disdiksu Kurnia Utama (sampai sekarang).
Padahal, kasus pengadaan buku tahun 2022 dan 2023 sudah masuk penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan semua pihak termasuk beberapa Kepala SMAN melalui MKKS SMA Provinsi Sumatera Utara sudah dipanggil untuk dimintai keterangan pada September 2023 lalu.
Namun hingga Agustus 2024 ini kasus tersebut berhenti (masuk angin). Ada dugaan kasusnya sudah diselesaikan dengan cara “berdamai” dengan oknum penegak hukum.
Dari informasi yang diperoleh wartawan Mimbar Umum Selasa (6/8/2024), Asren Nasution bersama penerbit CV Andi Offset diduga menjadi rekan kerja dalam pengadaan buku pelajaran sekolah Tingkat SMA/SMK tahun 2022.
Kasus ini mencuat dikarenakan adanya penawaran buku melalui SIPlah di 700 SMAN dan SMKN di Sumatera Utara. Pengadaan buku itu disebut-sebut atas atensi dan intervensi Asren Nasution sehingga kasus ini terkuak ke publik.
Dari pengakuan sumber di lapangan, kepala sekolah dipaksa membeli buku dari penerbit di tahun 2022 yang jumlahnya bisa mencapai Rp 50 juta tiap sekolah sehingga kepala sekolah mengambil anggaran dari dana BOS.
Bentuk intervensi juga dilakukan oknum petinggi Disdiksu, jika pihak sekolah tidak membeli buku tersebut maka pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2023 akan dipersulit.
Di tahun 2023, beberapa buku telah dimasukkan dalam RKAS dan wajib dibeli melalui SIPlah. Tidak hanya sampai disitu, tiga nama penyedia jasa perusahaan yang diduga merupakan titipan dan relasi Sekretaris Disdiksu Kurnia Utama sewaktu menjabat Kacabdisdik Wilayah II juga turut terlibat.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Noah Jaya Pustaka, CV Enam Dara Utama dan CV MKP terkesan menguasai pengadaan buku-buku di SMA se Sumatera Utara yang berasal dari dana BOS telah menjadi perbincangan di lingkungan sekolah.
Akibat masuknya ketiga perusahaan tersebut, sekolah terpaksa harus membuat perubahan anggaran RKAS tahun 2023. RAKS yang sudah disusun akhir tahun 2023 itu terjadi pergeseran.
Faktanya, sekolah disuruh membeli buku Het, pendamping Kumer dan literasi SMA dari tiga perusahaan tadi. “Siapa berani melawan,” ungkap kepala sekolah yang enggan disebutkan identitasnya.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Wilayah Provsu Murdianto terlibat tindak pidana dugaan korupsi dalam kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SMA se Provinsi Sumatera Utara pada 17 sampai 20 Februari 2023 di SMAN Matauli Pandan.
Murdianto disinyalir mengetahui pengadaan buku sewaktu masih menjabat Sekretaris Disdiksu di tahun 2023.
Selain itu juga terindikasi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop 7 unit dilingkungan Dinas Pendidikan Provsu dengan total anggaran senilai Rp 80 juta. Ironisnya, salah satu kepala bidang (kabid) ternyata tidak menerima bantuan laptop tersebut.
Sekretaris Disdik Provsu Kurnia Utama saat dikonfirmasi, Rabu (7/8/2024) melalui WA ini mengatakan tentang dugaan pengadaan buku disekolah sekolah tidak benar. (*/MU)