Redaksi 
KABAR DIGITAL, LANGKAT – Sejak PJ Gubernur Sumatera Utara Hassanudin melantik H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP sebagai PJ Bupati Langkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Februari 2024 yang lalu, kondisi Kabupaten Langkat tidak baik-baik saja.
Dibawah kepemimpinanya, kondisi sosial dan budaya di kabupaten Langkat terkhusus pada dinas pendidikan kabupaten Langkat kian carut marut.
Ada beberapa peristiwa atau persoalan terjadi yang mencoreng nama baik dunia pendidikan dan nama baik kabupaten Langkat yang diantaranya persoalan kasus, – Dugaan korupsi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat masih terus dikembangkan oleh penyidik Krimsus Poldasu.
Mulai dari kasus dugaan fee proyek
dinas pendidikan kabupaten Langkat sebesar 17% yang viral di pemberitaan media online hingga Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Langkat, Muhammad Ridwan, terjaring dalam razia di Diskotek Blue Star yang dilakukan oleh Polres Binjai pada, Selasa (2/4/2024) dini hari.
Aksi unjuk rasa pun kian menggema di Langkat, mulai dari ratusan guru honorer hingga kelompok Cipayung Plus (28/03/2024).
Cipayung Plus pun meminta PJ Bupati Langkat memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Langkat Dr. Saiful Abdi Siregar dari jabatannya terkait kisruhnya masalah PPPK di Kabupaten Langkat yang belum tuntas hingga hari ini.
Untuk itu, apa yang terjadi pada dinas pendidikan kabupaten Langkat saat ini tidak bisa terlepas dari tanggung jawab Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy selaku kepala daerah Langkat saat ini.
Kehadiran nya di bumi Langkat ini seakan memiliki aura negatif (panas) tidak sejuk, belum lagi masalah -masalah lain yang terjadi di pemerintahan kabupaten Langkat terkait indikasi kasus korupsi seperti dinas kesehatan, Rumah sakit umum Tanjung Pura,Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum dan lain-lain ada saja persoalan itu, seakan pemerintah kabupaten Langkat ini tidak memiliki pemimpin.
Hal ini juga disampaikan oleh Ramly, ketua LSM Reaksi Sumut. Ramly mengatakan tak inggin kabupaten Langkat kehilangan Marwah sebagai daerah religius apa lagi terkait dunia pendidikan dan Dinas pendidikan Langkat dinilai semakin bobrok.
“Maka kami meminta Mendagri Harus Segera Mengganti PJ.Bupati Langkat sebab tak mampu melakukan evaluasi atau memberikan sanksi tegas kepada kadis pendidikan dan Kabid SD yang telah mencoreng nama baik dunia pendidikan kabupaten Langkat,” ujarnya.
Dengan menempatkan PJ Bupati Langkat yang baru tentunya dari salah seorang yang di usulkan oleh Ketua DPRD Langkat terkait calon PJ Bupati Langkat yang telah di kirim ke Mendagri. Salah satu dari mereka adalah orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di Langkat saat ini bukan orang yang tidak mengetahui tentang kabupaten Langkat atau orang yang memiliki tujuan mengumpulkan pundi-pundi uang dari jual beli jabatan atau dari fee proyek.
Kita berharap sekali dengan kondisi kabupaten Langkat saat yang banyak masalah agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian peka dan melakukan evaluasi serta menganti dengan PJ yang baru.
“Jika hal ini di biarkan maka kita kwartir akan terjadi penolakan atau mosi tak percaya dari masyarakat kabupaten Langkat apalagi kabupaten Langkat tidak lama lagi akan memasuki proses pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kabupaten Langkat,” ucap Ramly.
Sementara itu kepada wartawan beberapa belum lama ini,Pj Bupati Langkat H.M.Faisal Hasrimy, AP,M.AP diacara silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan Wartawan Unit Pemkab Langkat di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Jum’at (29/3/2024) menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat siap untuk dikritik karena sesungguhnya kritik itu merupakan bagian semangat kami untuk bekerja bahagian semangat kami untuk mengabdi kepada masyarakat. (*)
