KABAR DIGITAL, LANGKAT — Terkait laporan LSM Reaksi ke Poldasu beberapa waktu lalu tentang dugaan Korupsi anggaran Peningkatan Pelayanan BLUD TA.2021 pada dinas Kesehatan kabupaten Langkat mendapat respon dari berbagai kalangan.
Salah satunya, Zulkhairi, ketua DPD Sumut, LP-TIPIKOR. Zulkhair meninta aparat penegak hukum, khususnya Poldasu segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Langkat, dr. Juliana, MM.
“Saya selaku ketua DPD LP-TIPIKOR Sumut mendukung dan mengapresiasi LSM REAKSI dalam laporannya tentang dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Langkat pada anggaran Peningkatan Pelayanan BLUD. Dalam waktu dekat kami juga akan meminta dan mendesak Krimsus Polda Sumut untuk sesegara mungkin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dr. Juliana, MM,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Langkat, dr. Juliana, MM melakukan bantahan di beberapa media online, Kamis (18/04/2024) terkait kasus tersebut.
Dalam bantahannya, dr. Juliana mengatakan anggaran Peningkatan Pelayanan BLUD dinas kesehatan kabupaten Langkat TA. 2021 hanya Rp 231.009.160,-. Anggara tersebut di bagi dalam 2 (dua) kegiatan, yakni Workshop Persiapan BLUD Puskesmas dengan pagu Rp 60.169.749,- terealisasi Rp 29.223.700,-. Dan Studi Banding BLUD Puskesmas dengan pagu Rp 170.839.411,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan atau tidak terealisasi.
Sementara menurut Ramly, ketua LSM REAKSI Sumatera Utara bahwa Alokasi anggaran dinas kesehatan kabupaten Langkat TA.2021 sebesar Rp 402.060.459.175,- realisasi Rp 362.721.847.861,-. Dalam point’ ke 8, LHP BPK RI disebutkan anggaran Peningkatan Pelayanan BLUD dinas kesehatan kabupaten Langkat TA. 2021 sebesar Rp 12.310.693.016,- realisasi Rp 11.748.982.548,-. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BPK RI, No.61.A/LHP/XVIII.MDN/05/2022, tanggal 23 Mei 2022.
Disisi lain, dr. Juliana, MM ketika dikonfirmasi ulang wartawan seputar berita viral tentang anggaran Peningkatan Pelayanan BLUD yang diduga fiktif, Juliana mengatakan program tersebut tidak ada. “Programnya aja gak ada pak, tahun 2021 kita fokus vaksin Covid,” ucap Kadis Kesehatan. (*)