Kabar Digital

Berita Masa Kini

LHKPN Faisal Hasrimy PJ.Bupati Langkat di Curigai kebenarannya, Ramly : Kita akan lapor

KABAR DIGITAL, LANGKAT – Berdasarkan data pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tanggal penyampaian/jenis laporan tahun 31 Maret 2022/ periodik 2021 atas nama Faisal Hasrimy yang pada saat menjabat selaku Sekretaris Daerah Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai terinci sebagai berikut :

I. Data harta.
A. Tanah dan bangunan.
1. Tanah dan bangunan seluas 389 m2/di Kabupaten/Kota Medan, hasil sendiri Rp.165.666.000.
2.Tanah dan bangunan seluas 180.m2/110 m2 di Kabupaten/Kota Medan Hasil sendiri Rp.331.640.000.
3.Tanah seluas 19.79.m2 di Kabupaten/Kota Mandailing Natal, Hasil sendiri Rp.360.000.000.
B. Alat transportasi dan mesin.
1.Mobil Toyota L Cruiser FJ40 Hardtop/Jeep tahun 1980 Hasil sendiri Rp.33.000.000.
Lalu kas dan setara kas Rp.227,662,353, dengan sub total harta Rp.1,17,968,352, jumlah hutang sebesar Rp.1,090.000.000. maka dari rincian tersebut Faisal Hasrimy pada tahun 2021 memiliki jumlah harta kekayaan sebesar Rp.27,968,353.( Dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Ucap Ramly Selaku ketua LSM Reaksi Sumut kepada wartawan di Stabat (04/04).

Lebih rinci Ramly menjelaskan bahwa, terhadap laporan kekayaan atas nama Faisal Hasrimy tahun 2022 terdapat kejangalan atau kecurigaan pasalnya, dengan rincian objek kekayaan yang sama tetapi terdapat jumlah nominal atau jumlah harta kekayaan yang berbeda, sebab pada pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tanggal penyampaian/jenis laporan tahun 20 Maret 2023/ periodik 2022 atas nama Faisal Hasrimy yang pada waktu itu masih menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai terinci sebagai berikut :
I. Data harta.
A. Tanah dan bangunan.
1. Tanah dan bangunan seluas 389 m2/di Kabupaten/Kota Medan, hasil sendiri Rp.250.000.000.
2.Tanah dan bangunan seluas 180.m2/110 m2 di Kabupaten/Kota Medan Hasil sendiri Rp.500.000.000.
3.Tanah seluas 19.79.m2 di Kabupaten/Kota Mandailing Natal, Hasil sendiri Rp.700.000.000.
B. Alat transportasi dan mesin.
1.Mobil Toyota L Cruiser FJ40 Hardtop/Jeep tahun 1980 Hasil sendiri Rp.25.000.000.
2.Mobil Suzuki Jeep tahun 1997, Hasil sendiri Rp.450.000.000.
Lalu kas dan setara kas Rp.42.000.000, dengan sub total harta Rp.1967.000.000, jumlah hutang sebesar Rp.640.000.000. maka dari rincian tersebut Faisal Hasrimy pada tahun 2021 memiliki jumlah harta kekayaan sebesar Rp.1.327.000.000.( satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Dari data ini terlihat jelas pendapatan harta yang luar biasa dan patut di Curigai maka atas kejangalan LHKPN Faisal Hasrimy PJ.Bupati Langkat yang di Curigai kebenarannya, maka Kita akan lapor ke atasanya dan ke lembaga KPK Republik Indonesia. Dan kita akan terus memantau perkembangan atau laporan LHKPN Faisal Hasrimy pada tahun depan disaat beliau menjabat PJ.Bupati Langkat.

 

Terpisah Rijal Adha,SH.Praktisi hukum mengatakan ‘Penyampaian LHKPN KPK dilakukan secara elektronik melalui laman resmi di situs elhkpn.kpk.go.id. Dalam penyampaiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPK 2/2020. Kemudian, jika tidak menyampaikan LHKPN, penyelenggara negara dapat diberikan sanksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK 2/2020 yang menerangkan bahwa dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya bagi yang tidak melaporkan, sanksi dapat dikenakan pada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar, baik keliru atau daftar kekayaan yang dimasukkan tidak lengkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPK 2/2020 yang menerangkan bahwa penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ucapnya. (*)