KABAR DIGITAL, BINJAI — Ketua Kosgoro Sumut Riza Fakhrumi Tahir menilai DPP Partai Golkar Pimpinan Bahlil tidak konsisten terhadap keputusan berkaitan penetapan ketua DPRD Kota Binjai pada hari sabtu (23/2/24)pada pukul 13:30 Wib.
Menurut Riza, inkonsistensi DPP Partai GOLKAR, itu karena tanpa alasan jelas, tiba-tiba DPP membatalkan penetapan Mahyadi sebagai Ketua DPRD Kota Binjai dan menggantinya dengan Kristiana Gusuartini Surbakti . “Saya tidak tahu, perubahan ini sudah kordinasi dengan Ketua GOLKAR Sumut atau belum. Sudah atau belum, yang jelas DPP tidak istiqomah dengan keputusannya. Ini kesewenang-wenangan,” Ucap Riza.
Lanjut kata Riza,dirinya mengaku merasa aneh karena sebelum perubahan pimpinan DPRD Binjai, Wakil Sekjen DPP Partai GOLKAR, Dwi Priyo Atmojo, menghubungi Sekretaris Partai GOLKAR Sumut, Ilhamsyah, melalui pesan telepon seluler (WA), meminta supaya proses penetapan pimpinan DPRD Binjai dan tidak dilanjutkan. Priyo menjelaskan, ini sesuai perintah perintah ketua umum. Tapi satu jam kemudian, masih melalui pesan WA, Priyo mengatakan, sesuai perintah wakil ketua umum, proses penetapan pimpinan DPRD dilanjutkan.
Ketua MW KAHMI Sumut ini, mempertanyakan kewenangan seorang Wakil Sekjen bisa mewakili ketua umum dan wakil ketua umum memerintah DPD tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda proses penetapan pimpinan DPRD. “Priyo terlalu berani mengatasnamakan ketua umum dan wakil ketua umum. Di DPP GOLKAR, banyak wakil ketua umum.Wakil ketua umum apa yang diatasnamakan Priyo,” ujar Riza Dengan nada geram.
Padahal, lanjut bang Riza, DPRD Binjai sudah memroses penetapan Pimpinan DPRD hingga akhirnya Gubernur Sumatera Utara mengesahkan Mahyadi sebagai Pimpinan DPRD. Tiba-tiba DPP mengeluarkan keputusan baru, membatalkan Mahyadi dan menggantinya dengan Kristiana Gusuartini Surbakti sebagai pimpinan DPRD. Akhirnya, pelantikan Mahyadi tertunda lagi.
Menurut Riza, perubahan ini tentu akan berproses lagi mulai sidang paripurna DPRD, penerbitan surat pengantar dari walikota hingga perubahan keputusan gubernur. Mengubah pimpinan dari Mahyadi ke Kristiana, lanjutnya, boleh jadi tidak sulit memrosesnya. Tapi, perubahan yang tidak jelas alasannya, ini justru bisa mempermalukan Partai GOLKAR. Publik akan menilai, partai politik besar dan berpengalaman puluhan tahun, koq sangat jelek mekanisme pengambilan keputusannya. “Seperti apa sebenarnya kontrol ketua umum sehingga seorang wakil sekjen berani mengatasnamakan ketua umum,” katanya.
Riza yakin, ada informasi yang terputus dari oknum-oknum DPP kepada kepada ketua umum. Fakta bahwa proses penetapan pimpinan DPRD Binjai sudah di pemerintah provinsi, boleh jadi tidak sampai ke ketua umum. Riza sangat khawatir ada oknum-oknum di DPP yang menciptakan disharmoni dengan memutus mata rantai informasi dari daerah ke ketua umum,”terang Riza.
Terpisah,salah satu pengurus partai Golkar Kota Binjai yang enggan di sebutkan namanya kepada awak media ni mengatakan,rapat banmus DPRD kota binjai yang di pimpin oleh khairil dari partai PKS pada hari sabtu kemarin Menetapkan HJ Kristiana Gusuartini Br Surbakti sebagai ketua DPRD Kota Binjai “Cacat Hukum” pasalnya,sampai saat ini pengurus partai golkar kota binjai belum menerima surat dari gebenur sumatra utara pembatalan mahyadi menjadi ketua DPRD Kota Binjai.
Terpisah aliansi LSM kota binjai LSM PPP3H Jaspen Pardede Bersama LSM LPPAS RI Kota binjai Zulkipli gayo ketika di tanyak wartawan soal rapat banmus dan paripurna Penetapan Ketua DPRD Kota Binjai,pada hari sabtu (22-2-24) kemarin siang.”cacat Hukum”mengingat paripurna pada tanggal 25 november sudah berkuatan hukum tetap,namun DPRD Kota Binjai Lalai menjalankan tugas dan pungsinya,tentang susduk dan tatip,”ucap jaspen dan zul gayo. (Ganda)
