KABAR DIGITAL, PANDEGLANG – Ramainya pemberitaan terkait dugaan anggaran gelap pada program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun 2023 di Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, terus menuai sorotan tajam. Program yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan masyarakat desa itu kini justru diduga menjadi ladang basah bagi oknum yang tak bertanggung jawab.
Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang, dalam waktu dekat ini berencana akan melayangkan surat resmi untuk menggelar konferensi pers di Kantor Kecamatan Sobang. Langkah ini menjadi bentuk sikap tegas insan pers dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Reaynold Kurniawan, Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan pada program Ketapang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Kami akan buka semua fakta di lapangan. Kalau memang ada unsur penyalahgunaan, jangan ada yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan!” tegasnya dengan nada keras.
Sementara itu, Jaka Somantri, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan lapangan dengan langkah konkret.
“Pers bukan sekadar menulis, tapi juga menjadi kontrol sosial. Kami siap bersuara lantang bila ada indikasi penyelewengan dana Ketapang. Ini bukan sekadar isu — ini soal keadilan bagi masyarakat Desa Pangkalan,” ujar Jaka dengan penuh ketegasan.
Tak hanya dari kalangan jurnalis, suara keras juga datang dari aktivis muda Pandeglang, Andi Irawan, yang dikenal sebagai penggerak Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API).
“Kami akan ikut turun langsung. Jangan sampai program rakyat dijadikan bancakan segelintir orang. Kalau memang benar ada permainan dalam dana Ketapang, maka harus diusut tuntas. Jangan ada lagi proyek yang beraroma busuk di desa,” seru Andi dengan nada lantang.
Langkah GOWI bersama elemen aktivis ini dipandang sebagai sinyal keras bagi pihak terkait, agar tidak main-main dengan dana yang bersumber dari keuangan negara. Masyarakat kini menanti langkah nyata aparat penegak hukum untuk menelusuri jejak dana Ketapang Desa Pangkalan yang hingga kini masih “gelap arah dan tak jelas ujungnya”.
Publik menunggu, akankah ada keberanian dari pihak berwenang untuk membongkar dugaan permainan kotor di balik program Ketapang ini — atau justru kasus ini akan kembali tenggelam bersama waktu?.”(Jaka S)
