KABAR DIGITAL, PANDEGLANG – Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 3 Lebak, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, kini menjadi sorotan. Dengan jumlah siswa sebanyak 102 orang dan kucuran dana BOS mencapai Rp 80 juta lebih setiap tahun, kondisi sekolah justru jauh dari kata layak.
Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan fakta yang mencengangkan. Pintu sekolah banyak yang rusak, meja kursi tidak layak digunakan, hingga plafon ruang kelas berlubang dan membahayakan keselamatan siswa. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kurangnya perawatan dan lemahnya pengelolaan dana BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan.
Kepala SDN 3 Lebak, Ahmad Sahroni, S.Pd., saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pengelolaan Dana BOS sudah sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
“Kaitan dengan dana BOS kami sesuai RKAS. Kalau jumlah siswa ada 102, anggaran dana BOS pertahun sebesar Rp 80 juta sekian. Untuk perawatan pintu sudah diganti juga, termasuk ATK,” pungkasnya.
Namun, kondisi nyata di sekolah menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Salah satu orang tua murid, yang enggan disebutkan namanya. mengaku kecewa melihat sarana pendidikan anaknya tidak terurus.
“Setiap tahun sekolah dapat dana BOS, tapi kenyataannya anak-anak belajar di ruang kelas yang plafonnya bolong dan meja kursinya banyak yang rusak. Kami sebagai orang tua jadi khawatir keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, yang enggan disebut kan namanya, yang menilai perlu ada audit transparansi.
“Dana BOS itu jelas peruntukannya. Kalau sekolah masih rusak begini, patut dipertanyakan kemana sebenarnya anggaran itu dipakai. Jangan sampai masyarakat hanya diberi laporan manis, tapi faktanya murid dan guru yang sengsara,” ujarnya.
Publik pun mendesak agar ada pengawasan lebih ketat dan audit terbuka terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Lebak. Harapannya, dana pendidikan benar-benar dipakai untuk kepentingan siswa dan peningkatan kualitas sekolah, bukan sekadar formalitas administrasi.”(Jaka S)
